Inderanews, Jakarta, Dikutip dari Suara.com, – Kepala PPATK Dian Ediana Rae memjawab ihwal dirinya yang dinilai begitu bersemangat saat menyampaikan keterangan publik terkait pemblokiran rekening FPI dan afiliasinya. Dian mengklaim kekinian pihaknya sudah mengurangi memberikan keterangan di depan umum.
“Sebetulnya mungkin bisa dikatakan pak, kami itu sudah sangat mengurangi di depan umum,” kata Dian dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (24/3/2021).
Hanya saja, dikatakan Dian pemberitaan mengenai pemblokiran rekening FPI menjadi ramai, menyusul komentar dari pihak FPI itu sendiri. Karena itu Dian memutuskan untuk tampil di publik memberikan penjelasan.
“Tetapi ini kemudian menjadi di-blowup di medsos, kemudian di berbagai media timbul apa namanya confused, kekacaun dan lain sebagainya. Kami akhirnya memutuskan karena untuk tujuan edukasi publik kami harus menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi,” kata Dian.
Arsul mempertanyakan apakah tindakan PPATK tersebut memang menjadi kewajiban atau sebatas ikut-ikut.
Sebab menurut Arsul, Kepala PPATK dan jajarannya begitu bersemangat ketika menyampaikam penjelasan kepada publik atas pemblokiran rekening milik FPI dan afiliasi.
“Saya tidak tahu persis apakah ini sebuah kewajiban hukum atau karena ini ikut-ikutan saja. Karena FPI ini kelompok yang katakanlah secara positioning politiknya berseberangan dengan pemerintah maka kemudian PPATK sebagai bagian dari atau lembaga yang ada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan juga ikut merasa perlu, juga ikut-ikutan untuk men-disclose banyak hal terkait dengan FPI,” kata Arsul dalam rapat Komisi III dengan PPATK, Rabu (24/3/2021).
Arsul kemudian membandingkan kasus FPI dengan kasus lainnya yang jelas-jelas merugikan keuangan, namun tidak dilakukan pemblokiran rekening sebagaimana dilakukan terhadap ormas yang dilarang pemerintah.
“Padahal pada kasus misalnya, Jiwasraya, Asabri, PPATK tidak melakukan hal yang sama. Ini jadi concern kami pak terus terang. Saya tidak tahu apakah pada Jiwasraya dan Asabri banyak tersangkut juga dengan yang ada di pemerintahan atau yang pernah ada di pemerintahan atau bahkan yang ada di dunia politik,” ujar Arsul. (Red)