Inderanews, Nasional, – Kontras mengecam keras terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, yang melakukan aksi damai memperingati Hari Pancasila “Satu Indonesia untuk Semua”, di Monas, 1 Juni 2008. Aksi kekerasan tersebut menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka dan harus dibawa ke rumah sakit. Sebagian dari peserta aksi, terutama perempuan dan anak-anak juga lari ketakutan membubarkan diri.
Sungguh disesalkan bahwa peristiwa kekerasan berupa penyerangan, pemukulan, pengejaran, pengancaman dan intimidasi ini terjadi justru di peringatan hari kelahiran Pancasila. Padahal kelahirannya sebagai dasar negara dan falsafah bangsa merupakan alat pemersatu rakyat Indonesia yang berbeda suku, agama, keyakinan dan golongan.
Kami juga sangat menyesalkan tidak adanya aparat kepolisian yang menjaga keamanan lokasi peringatan. Padahal panitia aksi telah mengirimkan surat pemberitahuan sebelumnya. Aparat kepolisian tidak melakukan tindakan pencegahan dan justru baru datang setelah peristiwa kekerasan terjadi. Akibatnya, Front Pembela Islam dengan leluasa melakukan kekerasan yang membabi buta, bahkan sebelum peringatan tersebut dimulai.
Kami meminta Presiden untuk memberikan perhatian terhadap hal ini. Presiden harus memerintahkan aparat kepolisian untuk mengambil langkah hukum atas tindakan FPI yang jelas melanggar hukum. Aparat kepolisian harus berani menangkap para pelaku kekerasan dan menerapkan prinsip persamaan di muka hukum bagi semua warga negaranya. Peristiwa ini jelas menunjukkan bahwa pembiaran aparat kepolisian terhadap aksi-aksi kekerasan serupa yang dilakukan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan telah menyebabkan kekerasan serupa terus berlanjut tanpa ada koreksi hukum yang efektif. Tindakan tegas aparat kepolisian akan mencerminkan profesionalisme polisi dalam rangka penegakan hukum dan pemberian efek jera kepada pelaku tindak kekerasan.
Peristiwa ini seyogyanya menjadi titik tolak Pemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi seluruh elemen dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Pemerintah semestinya dapat menjadi contoh untuk mewujudkan pelaksanaan penghormatan kebebasan dasar warga negara beragama dan berkeyakinan, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Di sisi lain, profesionalisme aparat kepolisian untuk menjaga keamanan masyarakat, termasuk kepada kelompok-kelompok yang menyuarakan haknya untuk berpendapat dan berekspresi dengan cara-cara yang damai menjadi bagian dari kinerja polisi dalam mereformasi institusinya. (Red)
